Wujudkan SDM Unggul dan Transformasi Ekonomi, LKAHPEE, Pemerinta Daerah Lhokseumawe, dan IMATAPSI Gelar Seminar Diskusi Publik serta Workshop Policy Brief
LHOKSEUMAWE – Lembaga Kajian dan Advokasi Hukum, Pendidikan, Ekonomi, dan Ekologi (LKAHPEE) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe serta Ikatan Mahasiswa Tapanuli Tengah dan Sibolga (IMATAPSI) menggelar kegiatan Seminar Publik dan Workshop.
Acara yang mengusung tema "Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah dan SDM Unggul melalui Perumusan Kebijakan yang Inovatif dan Berbasis Data" ini dilaksanakan pada Sabtu, 3 October 2026 di Aula Pemda Kota Lhokseumawe. Kegiatan ini diikuti oleh 120 peserta yang merupakan perwakilan dari 20 delegasi paguyuban mahasiswa se-Sumatera Utara. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, Bapak A. Haris, S.Sos., M.Si., yang hadir mewakili Wali Kota Lhokseumawe, Bapak Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H. Dalam sambutannya, beliau menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini dan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe terbuka terhadap berbagai gagasan serta sudut pandang kritis dari kalangan mahasiswa untuk mewujudkan daerah yang tangguh dan maju.
Rangkaian kegiatan dibagi menjadi dua sesi utama. Sesi pertama diawali dengan diskusi publik yang menghadirkan tiga narasumber lintas disiplin. Sesi ini dibuka oleh Bapak Dr. Roni Pradana, S.Pd.I., S.H., M.H. selaku Executive Director LKAHPEE yang memaparkan analisis perumusan kebijakan dari sudut pandang perspektif hukum. Pemaparan dilanjutkan oleh akademisi teknologi informasi, Bapak Rizki Suwanda, S.T., M.Kom., yang mengulas kesiapan daerah serta berbagai tantangan dalam mewujudkan smart city. Diskusi sesi pertama kemudian ditutup oleh praktisi pendidikan, Ibu Eni Susanti, M.Pd., yang membagikan pandangannya mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung transformasi daerah.
Memasuki sesi kedua, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan Policy Brief yang bertujuan membekali peserta agar mampu menyusun dokumen analisis berbasis data serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pembuat keputusan. Sesi ini diawali oleh Bapak Dr. Roni Pradana, S.Pd.I., S.H., M.H. yang menjelaskan urgensi kemampuan penyusunan policy brief bagi mahasiswa, lalu dilanjutkan oleh Ibu Eni Susanti, M.Pd. yang memberikan panduan teknis mengenai tata cara penyusunan policy brief yang efektif dan berstandar.
Seluruh rangkaian acara berlangsung interaktif dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta. Hal ini terlihat dari aktifnya diskusi pada sesi tanya jawab serta semangat para delegasi saat mempresentasikan hasil penyusunan policy brief yang ditugaskan selama kegiatan
